APM Jauh dari Target, Beasiswa Tak Jelas — Masa Depan SDM NTB Dipertaruhkan

JLiputanntb.com – Mataram – Hasbi, S.Pd., M.Or., akademisi pendidikan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kini menempuh studi S3 mendesak Pemerintah Provinsi NTB mempercepat perbaikan kebijakan bantuan beasiswa dan pencapaian target pendidikan dasar-menengah dalam RPJMD 2024–2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat tahun 2024 hanya 83,55%, dan SMA/SMK 71,09%—jauh di bawah target RPJMD (SMP 98,84%; SMA/SMK 95,28%).
“Kalau transisi SD–SMP–SMA tidak dijaga, banyak anak akan berhenti sekolah di tengah jalan. Intervensinya harus presisi berbasis data kecamatan dan desa,” tegas Hasbi.

Ia menilai, rendahnya APM berkelanjutan akan menggerus Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang kini hanya 8,50 tahun—setara putus sekolah kelas dua SMP.

Sorotan Keras ke Skema Beasiswa NTB
Hasbi menyoroti persoalan beasiswa, baik luar negeri maupun dalam negeri. Pencairan beasiswa luar negeri sering terlambat, sedangkan penerima beasiswa dalam negeri mengeluhkan minimnya dukungan biaya hidup.
“Kalau bantuan pendidikan jelas, tepat sasaran, dan tepat waktu, mahasiswa bisa fokus menyelesaikan studi. Pemda harus berani membuat skema beasiswa yang realistis dan pasti,” ujarnya.

Ia mengingatkan, rakyat sudah membayar pajak untuk pembangunan, termasuk pendidikan.
“Dari rakyat untuk rakyat. Kita bayar pajak, rumah pun kena pajak, sekarang saatnya kita minta kembali dalam bentuk beasiswa yang layak. Jangan sampai dana pendidikan justru tidak berpihak ke anak daerah,” tegas Hasbi.

Hasbi menekankan, jika pemerintah benar-benar ingin kualitas SDM NTB meningkat, maka beasiswa harus diprioritaskan. “Tidak ada jalan pintas untuk membangun SDM unggul. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan beasiswa adalah pintu aksesnya,” tambahnya.

Tiga Usulan Kunci Hasbi:

Amankan transisi SD–SMP–SMA dengan deteksi dini berbasis data desa.

Reformasi skema beasiswa: kepastian pencairan, penambahan biaya hidup, dan kanal pengaduan terbuka.

Sinkronisasi kebijakan beasiswa dengan target RPJMD pendidikan.