Lombok Tengah – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di salah satu desa di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, kini menjadi perhatian serius Ormas Sasaka Nusantara NTB.
Penelusuran media dan Tim Investigasi Sasaka Nusantara mengungkap modus manipulasi yang diduga dilakukan melalui pemalsuan kwitansi, nota pembelanjaan, dan laporan keuangan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Sumber anonim mengungkapkan, oknum bendahara desa menggunakan dua jenis nota: satu nota asli dan satu nota kosong yang telah distempel toko. Nota kosong tersebut kemudian diisi untuk menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau tanda bukti pengeluaran yang dilampirkan dalam SPJ.
Praktisi hukum, H. Akhmad Salehudin, SH, menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen, yang dapat diancam hukuman penjara hingga enam tahun.
“Unsur pidana sudah terpenuhi. Segera laporkan agar proses hukum berjalan,” ujar Akhmad tegas.
Hingga berita ini diterbitkan, oknum bendahara yang diduga terlibat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Ormas Sasaka Nusantara mendesak pihak berwenang untuk segera menyelidiki kasus ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
(Ibnu)