by

DPRD Provinsi NTB Sahkan Perda Pencegahan Perkawinan Anak

Mataram-Liputan NTB: Menyikapi tingginya perkawinan usia anak, DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pencegahan perkawinan usia anak.Ketua Pansus Rapeda Pencegahan Perkawinan Usia Anak DPRD NTB, Akhdiansyah, menyebut angka perkawinan anak di NTB cukup tinggi dan harus menjati atensi bersama.

“Alhamdulillah sebagai ketua Pansus Raperda di DPRD NTB, hari ini bisa rampung menyelesaikan Raperda perkawinan anak dalam paripurna DPRD NTB, artinya Raperda Pencegahan Perkawinan Anak ini sudah ketok palu atau disahkan”, Jumat 29 Januari 2021, Pukul 10.00-12.00 tadi.

Ketua Pansus Raperda DPRD NTB dari Fraksi partai besutan Gus Dur (PKB) yang akrab dipanggil Guru To’i mengatakan, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, untuk usia perkawinan anak di bawah umur tingkat SMA/SMK sederajat tahun 2020 mencapai 874 kasus, artinya sudah sangat mengkhawatikan”, Katanya.

Atas dasar itu diperlukan Perda sebagai solusi tepat. Perda ini mengatur secara persuasif pencegahan perkawinan anak, dengan mendorong maksimalisasi OPD terkait diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebuda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), BKKBN, Depag, NGO, Akademisi, Toga/Toma bersinergi dalam satgas (Kelembagaan) yang berfokus pada isu perempuan dan anak.

Akhdiansyah, menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat dengan pihak terkait pada Kamis (14/1) guna membahas mengenai komitmen semua pihak untuk melakukan pencegahan perkawinan anak.

“Yaitu komitmen, kolaborasi, partisipasi seluruh pihak yang memiliki keberpihakan sama”, Terangnya.

Ditambahkanya, di sisi lain, karena raperda inisiatif DPRD NTB ini adalah yang pertama di Indonesia, maka sangat penting model sanksi akan diformulasikan dalam raperda,” Terangnya.

Akhdiansyah mengatakan, dalam raperda tersebut, nantinya akan ada sanksi kepada siapa saja yang terlibat dalam pernikahan anak. Menurutnya, sanksi pidana juga akan dimasukkan dalam raperda tersebut.

” dalam formulasi itu juga muncul ide reward bagi yang berhasil menurunkan atau mencegah angka perkawinan usia anak,” katanya.

Raperda ini sebagai upaya menekan laju pernikahan usia anak 5 tahun terahir, bahkan pada situasi covid, grafik perkawinan usia anak semakin tinggi. Akhdiansyah berharap dengan hadirnya Perda ini dapat menekan dan meminimalisir angka perkawinan anak di NTB. Sehingga generasi masa depan terselamatkan.(Azzi)

Comment

News Feed