Lebih lanjut, Sasaka Nusantara menyerukan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, dengan membangun kepercayaan dan kemitraan antara pemerintah, investor, dan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
“Jangan sampai pembangunan menjadi alat peminggiran masyarakat adat. Kami akan terus bersuara dan bertindak jika ketidakadilan ini terus berlangsung,” tutupnya.
Seruan boikot ini menjadi sinyal keras bagi ITDC dan pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan mereka dalam membangun kawasan pariwisata Mandalika, agar tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.