Komda LP-KPK NTB Perkuat Sinergi Jelang 2025 Lewat Silaturrahmi dan Raker

Liputanntb.com – Mataram, NTB. Dalam upaya memperkuat koordinasi dan silaturrahmi menjelang pergantian tahun 2025, Komda LP-KPK NTB melaksanakan kegiatan silaturrahmi dan rapat kerja bertempat di Lesehan Bebek Galih, Jempong Baru, Kota Mataram, pada Ahad (29/12/2024) pukul 16.00 WITA.

Baca:Tragedi di Gowa: Ayah Diduga Hamili Anak Kandung hingga Hamil 8 Bulan

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus Komda LP-KPK NTB, di antaranya Ketua Komda, Suhadayati; Wakil Ketua, LL. Malik, S.H.; Sekjen, Abd. Majid, S.E.; Wakil Sekjen, Edi, S.H.; Bendahara Umum, Inde Ahmad Yani, S.Pd.; Humas, Rusman Khair, SS, S.H.; Ketua Bidang Pengkaderan, Doni Aprianto, S.Pd.; Ketua Bidang Investigasi, LL. Erwin Rahadi, S.Com.; Ketua Bidang Advokasi, M. Nasirudin, S.H.; serta Dewan Pembina, H.M. Zohri, S.E.; dan Dewan Penasehat, H. Nasrudin Alsan.

Pemantapan Peran Ormas

Dalam sambutannya, Ketua Komda LP-KPK NTB, Suhadayati, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai hak asasi manusia. Suhadayati menekankan pentingnya silaturrahmi sebagai budaya yang mendukung hubungan individual dan komunal demi kemajuan bangsa.

“Melalui silaturrahmi dan koordinasi yang erat, Komda LP-KPK NTB diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan pembangunan di NTB pada 2025,” ungkapnya.

Meningkatkan Peran Ormas dan Kolaborasi

Di tempat yang sama Sekjen Komda, Abd. Majid, S.E., menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif yang mendukung pembangunan nasional, khususnya di NTB.

Sementara Humas LP-KPK NTB, Rusman Khair, SS, S.H., juga menyoroti peran strategis ormas dalam mendukung pemerintah. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan ormas dan masyarakat. Kolaborasi diperlukan agar program-program pembangunan berjalan efektif untuk kesejahteraan masyarakat luas,” ujarnya.