by

Pemuda dan Masyarakat Desa Surabaya Kembali Hearing, Ini Jawaban Kades

Lombok Timur – Liputan NTB: Pemuda dan Masyarkat Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur kembali melakuan hearing untuk menanyakan beberapa dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Pasalnya pada hearing yang dilakukan pada (24/2) dianggap tidak memuaskan dikarenakan Kepala Desa Tidak hadir disebabkan kondisi sakit.

Pada hearing kali ini Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa Surabaya mempertanyakan kembali 8 poin yang menjadi tuntutang hearing sebelumnya guna mendapatkan klarifikasi dari Pemerintah Desa. Pasalnya dari 8 poin tersebut informasinya sedang bergulir ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan penjelasan.

Kordinator hearing I Gede Bagus Hadyatama menyampaikan 8 poin yang menjadi tuntutan hearing diantaranya, yaitu APBDes yang belum ditandatangani, Peraturan Desa (Perdes) tentang penggiling padi keliling yang belum ditandatangani, pembangunan kantor desa yang tidak sesuai kesepakatan awal, PADes yang dianggap maladministrasi dan tidak sesuai fakta dilapangan, tidak adanya progres laporan pemekaran wilayah, perangkat desa yang lowong belum terisi hingga saat ini, program PTSL yang tertunda dan menanyakan CSR dari perusahaan setempat untuk pembuatan gapura yang belum selesai pengerjaanya.

Seusai dibacakan tuntutan, Kepala Desa Surabaya, Rifai Pajrin menympaikan terimakasih kepada para pemuda dan masyarakat yang sudah menjalankan fungsi kontrolnya terhadap Pemdes, pasalnya dengan adanya hearing ini, masyarakat tidak lagi mendengar informasi dari satu pihak yang bisa menimbulkan salah persepsi terhadap Pemdes pada Rabu 3 Maret 2021.

“saya anggap kejadian seperti sekarang ini bagian dari dinamika yang mulai terbangun ditengah masyarakat dan kita patut bersyukur, karena itulah cirri-ciri desa yang maju”, Pintanya.

Pada kesempatan itu pula Ripai menjawab apa yang menjadi tuntutan warganya. Pertama persoalan APBDes yang belum ditandatangani, Ia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan semua tahapan tersebut, hanya menunggu tandatangan dari BPD, “ Semua tahapan sudah kami lalui sesuai regulasi, baik dari RKPDes yang turunanya APBDes sudah kita siapkan,tinggal menunggu tanda tangan BPD”, Terangnya.

Mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), menurut pengakuan sekdes, pihak BPD berjanji akan tanda tangani LPJ itu bila sudah rampung, namun faktanya, sampai saat ini belum ditandatangani BPD.

Sedangkan untuk tuntutan kedua mengenai peraturan desa tentang penggilingan padi keliling yang belum di tandatanganinya, ia meminta untuk melalui tahapan assessment dan uji publik, sehingga perdes yang dibuat BPD menjadi produk hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat banyak, “bahkan bila perlu dilakukan Uji Publik” Sarannya.

Mengenai kantor desa yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan, membuatnya mengulas kembali mengenai kondisi kantor desa yang berdiri semenjak tahun 80-an yang tidak pernah diperbaiki.

Pembangunan Kantor Desa ini pada kesepakatan awal memang akan dibangun ke samping, namun atas pertimbangan lahan yang sempit, sehingga bangunan di buat menjadi lantai dua.

Point Tuntutan ketiga mengenai kejelasan PADes berdasarkan jual beli dan dipaparkan oleh Kepala Desa dengan mengupas uang hasil sewa tanah pecatu dan sumber PADes lainya seperti pendapatn dari hasil jual beli tanah sesuai PerDes masuk ke Desa 2,5%.

“uang hasil sewa tanah pecatu sudah masuk direkening Desa, dan bisa dicek ke bendahara” Tegasnya.

Poin kelima dan keenam yang mengupas tentang pembentukan panitia BPD yang berakhir masa jabatannya serta mengukur usaha kades tentang kelanjutan pemekaran itupun di jawab lugas, ” Hal inipun sudah kita sampaikan ke Kabupaten, Terkait pemekaran kita masih usahakan dan ini juga bersangkutan dengan Dana yang harus disesuaikan dengan kemampuan desa”,jelasnya.

Poin selanjutnya penilaian massa aliansi tentang Program PTSL yang di tunda Programnya karena ketidak hadiran kades, Ripai menjawab hal itu disebabkan ketidakhadiran dirinya itu karena ada pertemuan dengan DPMD provinsi yang akhirnya ia mengutus Sekertaris desa, “Namun ternyata tidak bisa diwakili, akhirnya mengakibatkan pertemuan dengan PTSL di tunda”, ucapnya.

Terakhir mengenai poin CSR perusahaan Pokphand 2019 untuk Gapura yang sampai saat ini belum jadi, pihaknya menyampaikan, kondisi ini disebabkan jumlah anggaran untuk pembuatan Gapura tersebut belum mencukupi
“Kalau uang hanya 15 juta untuk pembuatan Gapura, hanya sebelah yang kita dapatkan, terlebih ini kita memakai ornamen yang lebar dan di penuhi beton, cakar ayam dan juga mengantisipasi getaran kendaraan yang berlalu lalang” ungkapnya.

Usai klarifikasi yang dilakukan oleh Ripai, hearing sempat memanas dan terjadi perdebatan. Sehingga pihak kecamatan berhasil menengahi dan menyimpulkan bahwa titik permasalahan ini adalah aiskomunikasi antara pemerintah desa dan lembaga Desa.

Usai mendengar masukan dari pihak kecamatan, salah satu Anggota BPD yang bernama Abdul Qadir meminta kepada kepala desa agar pada setiap permasalahan yang ada, supaya BPD di panggil atau dilibatkan, “Jika ada suatu permasalahan, kami mohon agar kami juga di panggil, sehingga kami selaku BPD tahu semua permasalahan” Ungkapnya.

Sedangkan Yuda Hadiyatma selaku kordinator Aliansi Pemuda dan masyarakat peduli Desa Surabaya, usai acara klarifikasi ini. Ia mengatakan kepada awak media akan bermusyawarah kembali dengan BPD guna memediasi ke Bakesbangpoldagri dengan pihak terkait.

“Kita musyawarah dulu dengan BPD, untuk mediasi di Bakesbangpoldagri agar jelas pihak tambak dan desa, dan yang kita harapkan agar pihak perusahaan membayar agar masuk ke kas desa, seandai ada kesalahan akan coba di tuangkan di LPJ ” tutupnya.

Comment

News Feed