3. Optimalisasi DBH dan Tata Kelola Fiskal
Memperjuangkan pembagian pajak dan DBH yang lebih adil dari pusat sebagai bentuk reformasi fiskal daerah.
4. Kolaborasi Pemerintah-Dunia Usaha-Akademisi
Membangun ruang dialog antara pemangku kepentingan untuk menciptakan riset dan inovasi ekonomi unggulan.
5. Pemberdayaan UMKM
Memberi akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
6. Reformasi Sistem Data Ekonomi
Membangun sistem informasi ekonomi partisipatif dan transparan, termasuk metode eksklusi dalam penghitungan PDRB.
Kritik Bukan Gangguan: Demokrasi untuk Solusi
Pemerintah Provinsi NTB sangat mengapresiasi setiap bentuk pendapat, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat, akademisi, maupun media. Semua tanggapan tersebut bukan gangguan, melainkan obat demokrasi untuk menyembuhkan kebijakan dari potensi keliru. Justru dari kritik yang konstruktif, lahir kebijakan yang lebih bijaksana dan berpihak.
Menuju Masa Depan NTB: Kolaborasi Adalah Kunci
Sesungguhnya, semua pendapat, kritik, dan perhatian publik terhadap pertumbuhan ekonomi NTB adalah bentuk kecintaan terhadap masa depan NTB itu sendiri. Kita semua sedang berada di kapal yang sama. Maka, setiap tantangan harus dijawab dengan pemahaman bersama dan semangat kolaboratif, bukan dengan saling menyalahkan atau sekadar berdebat.
Mari kita jadikan perbedaan cara pandang sebagai energi kolektif untuk menemukan kebijakan yang akurat, adil, dan tepat sasaran, demi mendorong kesejahteraan masyarakat NTB secara bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi adalah tugas kita bersama, bukan sekadar angka statistik, tetapi refleksi kesejahteraan nyata di lapangan.
