Pilkada Malang Memanas: Aparatur Pemerintah Diduga Berpihak, Mahasiswa Lakukan Aksi Tolak Intervensi

Kecaman juga ditujukan kepada pihak kepolisian, yang seharusnya bersikap netral dalam situasi politik. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa anggota kepolisian terlihat ikut serta dalam mensukseskan kampanye pasangan calon, yang jelas-jelas melanggar aturan.

Mahasiswa Semalang Raya menuntut agar KPU dan Bawaslu diharapkan lebih proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran.

Mahasiswa mendesak agar kedua lembaga tersebut tidak hanya berdiam diri. “Kami ingin KPU dan Bawaslu menegakkan hukum secara adil. Setiap elemen pemerintahan harus dikembalikan ke jalur netralitas agar proses pemilu dapat berlangsung dengan baik,” tegas seorang aktivis.

Aksi unjuk rasa ini tidak hanya menggambarkan keresahan mahasiswa, tetapi juga suara rakyat yang menuntut transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Mereka menegaskan bahwa netralitas aparatur pemerintah adalah prasyarat penting untuk menjamin pemilihan yang bebas dari tekanan politik.

Dengan berbagai tekanan yang terjadi, harapan akan pemilihan kepala daerah yang bersih dan adil menjadi semakin mendesak. Mahasiswa Semalang Raya bersatu untuk menjaga integritas pemilu, menolak setiap bentuk intervensi yang mengancam proses demokrasi. Hanya dengan cara ini, diharapkan pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili suara rakyat dan mampu menjalankan amanah dengan baik. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu menjadi langkah penting untuk memastikan keadiland an transparansi tetap terjaga.