“Publik itu bisa menilai. Jangan anggap mereka bodoh. Ini bicara meritokrasi, tapi saat menggelar mutasi, banyak blunder yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan narasi pembanding terhadap seluruh kebijakan yang akan diambil Iqbal-Dinda ke depan.
Tak tanggung-tanggung, PojokNTB mengaku akan konsisten menggelar dialog publik setiap bulan untuk memberikan kritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil Iqbal-Dinda.
“Kita akan buat dialog publik setiap bulan.”
Ini kita lakukan sebagai representasi keresahan masyarakat terhadap kinerja pemimpinnya,” jelas Fihiruddin.
Di tempat yang sama, Komisi I DPRD NTB sekaligus Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, mengapresiasi acara dialog publik tersebut. Menurutnya, dialog publik semacam itu penting untuk terus dilakukan dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik.
Spesifik terkait tema, Akri menilai, diskursus perihal meritokrasi memang menjadi salah satu isu besar di awal kepemimpinan Iqbal-Dinda. Pihaknya di DPRD NTB berkomitmen mengawal program tersebut.
