“Kami di DPRD NTB, khususnya di Komisi I yang memang menjadi bidang kami, akan mengawal serius meritokrasi ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip luhurnya,” terang Akri.
Akri menuturkan, Gubernur Iqbal tengah berupaya menjalankan sistem dalam mesin birokrasi. Pada ujungnya nanti, meritokrasi itu akan dinilai masyarakat dalam hal kemampuan memberikan pelayanan publik.
“Nanti Pak Gubernur akan memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait apa yang selama ini dia sampaikan. Dalam konteks ini, publik akan memberikan penilaian,” kata Wakil Ketua Pansus IV DPRD NTB itu.
Akri mengingatkan agar kepala OPD yang diberikan amanah mampu menerjemahkan visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kalau nanti pelayanan publik malah tersendat, terganggu, kita akan kritisi,” ujarnya.
Di saat yang sama, Akri menekankan harapannya pada pejabat baru yang belum lama ini dilantik. Salah satunya mengenai pemahaman dan kepatuhan mereka pada tugas dan tanggung jawab dalam memastikan terealisasinya visi dan misi Iqbal-Dinda.
