Sejalan dengan itu, H. Lalu Pelita Putra, S.H., Ketua Komisi II DPRD NTB yang membidangi ekonomi dan pariwisata, memaparkan bahwa visi pariwisata NTB kini diarahkan menuju “pariwisata berkualitas.” Kualitas yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan jumlah wisatawan dengan lama tinggal lebih panjang, yang berdampak langsung pada pengeluaran wisatawan yang lebih besar.
“Konsep ini telah diterjemahkan dalam bentuk pengembangan event-event MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) dan pembangunan kawasan wisata yang tersegmentasi, seperti moslem-friendly tourism. Ini tidak hanya di Lombok, tapi juga menyasar pulau Sumbawa yang memiliki destinasi unggulan seperti Pulau Moyo, Satonda, dan Teluk Saleh dan ke depan seluruh destinasi tersebut harus terkoneksi”, ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD NTB telah membentuk beberapa Panitia Khusus (Pansus), salah satunya membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha di Daerah. Perda ini, menurut Pelita Putra, akan menjadi “senjata regulatif” bagi NTB dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keamanan bagi investor yang ingin berusaha di NTB.
