“NTB punya keragaman destinasi. Tapi investor butuh jaminan dan kepastian hukum. Perda ini adalah payung hukum yang memastikan itu,” tegasnya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, H. Lalu Pelita Putra menyampaikan pandangannya bahwa efisiensi tetap bisa mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, asalkan dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. Namun ia juga menekankan agar dampaknya tidak mengganggu pelaksanaan program-program strategis daerah yang sudah tertuang dalam kalender event tahunan NTB.
“Kita tentu berharap, efisiensi ini tidak berdampak signifikan pada keberlangsungan program-program unggulan. NTB punya agenda besar, dan semuanya harus berjalan baik,” ungkapnya.
Diskusi ini juga menggarisbawahi pentingnya peran pendidikan tinggi, khususnya Universitas Nahdlatul Ulama NTB, dalam menyokong perkembangan sektor ekonomi dan hukum bisnis. Kini UNU NTB telah menghadirkan Program Studi Hukum Bisnis yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini.
Program studi ini mempelajari berbagai aspek hukum terkait dunia usaha seperti:
• Perjanjian bisnis dan kontrak dagang
• Hukum korporasi
• Sengketa komersial dan penyelesaiannya
• Hukum perbankan dan keuangan
• Regulasi pasar digital dan perlindungan konsumen
