Liputanntb.com – Jakarta, – Partai Golongan Karya (Golkar) menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanfaatkan laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) untuk menyudutkan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin korup.
Baca:Jokowi Masuk Daftar Finalis Pemimpin Terkorup Dunia versi OCCRP, Ini Tanggapannya
Tuduhan ini muncul di tengah suasana politik yang semakin memanas menjelang tahun politik.
Partai Golongan Karya (Golkar) menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanfaatkan laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) untuk menyudutkan Presiden Joko Widodo.
Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar (KKGP), Ahmad Yani Panjaitan, menyatakan bahwa PDIP diduga berada di balik survei OCCRP yang menempatkan Presiden Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup.
Menurutnya, PDIP sengaja menggulirkan fitnah tersebut karena di era kepemimpinan Jokowi, banyak kasus korupsi yang diduga kuat melibatkan kader-kader PDIP. Di lansir laman Gelora
Ahmad Yani mencurigai bahwa hasil OCCRP ini adalah pesanan dari PDIP yang berupaya mendiskreditkan dan mengkambinghitamkan Jokowi demi menutupi dugaan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum partai penguasa 2014-2024 tersebut.
Sebelumnya, Jokowi mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Menanggapi survei itu, Jokowi mempertanyakan bahkan menantang balik untuk membuktikan dirinya terlibat korupsi. “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya buktikan, apa?” katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
Hingga saat ini, PDIP belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan dari Golkar. Namun, beberapa tokoh PDIP sebelumnya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Situasi ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas di berbagai kalangan, terutama menjelang tahun politik.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat merujuk pada sumber berita
Selain itu, Anda dapat menonton video berikut untuk mendapatkan perspektif lebih lanjut mengenai isu
Di sisi lain, PDIP belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.