Penegakan hukum harus hadir sejak awal, bukan setelah korban berjatuhan. Polisi, melalui Babinkamtibmas di desa-desa, perlu lebih proaktif mengantisipasi potensi pelanggaran.
Razia kendaraan barang yang mengangkut manusia harus digelar secara rutin, khususnya saat akhir pekan dan musim acara adat. Penegakan hukum yang tegas akan menciptakan efek jera dan membangun budaya tertib.
NTB memiliki modal sosial yang kuat. Tokoh agama, adat, dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi ujung tombak kampanye keselamatan.
Ceramah keagamaan, khutbah Jumat, forum budaya, dan pengajian bisa menjadi ruang untuk menyampaikan pesan bahwa menjaga keselamatan adalah bagian dari nilai luhur dan akhlak mulia.
Masalah ini bukan semata karena keterbatasan fasilitas, tapi karena pola pikir permisif. Selama masih ada anggapan “tidak apa-apa selama belum celaka”, maka tragedi akan terus terjadi.
Kita butuh gerakan kolektif yang mengubah cara pandang masyarakat dari permisif menjadi preventif. Bangun budaya patuh demi keselamatan bersama.
Pemerintah dengan kebijakan, aparat dengan ketegasan, tokoh masyarakat dengan pengaruh, dan warga dengan kesadaran. Karena sejatinya, tidak ada pesta yang sebanding dengan kehilangan nyawa.
Penulis: Dr H Ahsanul Khalik. Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Provinsi NTB Bidang Sosial.
Liputanntb.com - Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan mengeluarkan dana sebesar Rp20 triliun untuk…
Liputanntb.com - Sebuah video yang menampilkan sejumlah jemaah haji Indonesia diturunkan dari bus dan koper…
Liputanntb.com - MATARAM – Pojok NTB menggelar dialog publik di Meeino Warking, Kota Mataram pada…
Liputanntb.com - Pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri…
Liputanntb.com - Mataram – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dispora NTB) menggelar…
Liputanntb.com - Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar warga dari wilayah Sumbawa Barat di Desa…