Pilkada Malang Memanas: Aparatur Pemerintah Diduga Berpihak, Mahasiswa Lakukan Aksi Tolak Intervensi

Liputanntb.com – Malang- Pilkada 2024 di Kota Malang semakin memanas dengan terkuaknya praktik intervensi dari aparatur pemerintah yang diduga berpihak pada salah satu pasangan calon wali kota. Berbagai laporan menunjukkan bahwa oknum dari jajaran pemerintahan, mulai dari RT, RW, lurah, camat, hingga anggota kepolisian, terlibat dalam upaya mendukung pencalonan tersebut, mengabaikan prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi.

Fenomena ini memicu komentar yang di Utarakan oleh mahasiswa Se Kota Malang. Kita Mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan aparatur dalam politik praktis. “Kami mengecam keras tindakan aparatur yang mencampuri proses demokrasi. Ini merupakan pelanggaran yang bisa merusak integritas pemilu,” ungkap Mahasiswa Unisma

Mahasiswa menyampaikan bahwa sejumlah bukti menunjukkan adanya pengalihan fungsi dan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Salah satunya adalah laporan mengenai kegiatan pemerintahan yang dimanfaatkan untuk sosialisasi calon, “Praktik ini menciptakan ketidakadilan bagi calon lain yang
berkompetisi secara fair,” tambahnya.

Kecaman juga ditujukan kepada pihak kepolisian, yang seharusnya bersikap netral dalam situasi politik. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa anggota kepolisian terlihat ikut serta dalam mensukseskan kampanye pasangan calon, yang jelas-jelas melanggar aturan.

Mahasiswa Semalang Raya menuntut agar KPU dan Bawaslu diharapkan lebih proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran.

Mahasiswa mendesak agar kedua lembaga tersebut tidak hanya berdiam diri. “Kami ingin KPU dan Bawaslu menegakkan hukum secara adil. Setiap elemen pemerintahan harus dikembalikan ke jalur netralitas agar proses pemilu dapat berlangsung dengan baik,” tegas seorang aktivis.

Aksi unjuk rasa ini tidak hanya menggambarkan keresahan mahasiswa, tetapi juga suara rakyat yang menuntut transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Mereka menegaskan bahwa netralitas aparatur pemerintah adalah prasyarat penting untuk menjamin pemilihan yang bebas dari tekanan politik.