Liputanntb.com – Ketua Umum Ormas Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 22 Januari 2025, di Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Satu (BWS NT1). Tuntutan ini terkait proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Surabaya Lombok Tengah tahun 2021 yang dinilai menyisakan banyak masalah dan merugikan masyarakat, terutama subkontraktor serta pemborong proyek tersebut.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Wira Karsa Konstruksi asal Sulawesi Selatan dengan nilai kontrak Rp15.283.482.904,93 sempat mangkrak karena kontraktor meninggalkan pekerjaan sebelum selesai. Volume pekerjaan yang belum rampung meliputi pemasangan batu, pengangkatan sedimentasi, serta pengerjaan lantai pintu air. Selain itu, beberapa pekerjaan disebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Lalu Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa BWS NT1 dan pihak subkontraktor sempat menyepakati penyelesaian pekerjaan dengan nilai Rp1,1 miliar. Namun, hingga kini pembayaran untuk material dan upah pemborong atau subkon masih belum direalisasikan.
Ormas Sasaka Nusantara NTB juga mencurigai adanya indikasi korupsi dan kolusi dalam pengelolaan proyek ini. “Kami menduga oknum BWS NT1 bekerja sama dalam penggelapan dana proyek dengan dalih pembayaran sudah selesai kepada PT Wira Karsa Konstruksi. Padahal perusahaan tersebut sudah kabur, meninggalkan pekerjaan yang belum rampung,” jelas Lalu Ibnu Hajar.
Lebih lanjut, Ormas Sasaka Nusantara NTB mengkritik BWS NT1 dan BP2JK atas pelolosan PT Wira Karsa Konstruksi sebagai pemenang tender, meskipun perusahaan tersebut disebut telah masuk daftar hitam oleh pemerintah dan instansi terkait.
“Kami menuntut BWS NT1 dan BP2JK NTB selaku penyedia lelang serta pemilik proyek untuk bertanggung jawab dan segera menyelesaikan pembayaran sisa volume pekerjaan kepada subkontraktor. Jika tidak, kami akan membawa kasus ini ke KPK dan penegak hukum,” tegasnya.
Ormas Sasaka Nusantara NTB berharap aksi yang akan digelar dapat mendorong pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan menghindari dampak negatif lebih lanjut bagi masyarakat Lombok Tengah.
