Namun, menjadikan pertumbuhan “tanpa tambang” sebagai narasi tunggal juga bukan solusi. PDRB adalah gambaran kapasitas produksi ekonomi secara utuh, dan sektor tambang tidak bisa sekadar diabaikan. Menghilangkannya dari struktur resmi perhitungan ekonomi justru berisiko menyesatkan perencanaan pembangunan dan distribusi fiskal nasional. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah perdebatan statistik, melainkan respon kebijakan yang solutif dan berorientasi jangka pendek serta menengah.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (LMI), menyadari kompleksitas ini. Tak ikut larut dalam polemik, ia memilih jalur diplomasi dan tindakan strategis. Gubernur Iqbal bergerak cepat bertemu Menteri Investasi/ESDM Bahlil Lahadalia untuk meminta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat bagi PT AMNT. Tujuannya jelas, mendorong kembalinya aktivitas ekspor agar ekonomi NTB tidak terus tersandera kebijakan pusat.
Pemerintah kembali membuka formasi khusus bagi lulusan terbaik lewat jalur CPNS Cumlaude 2025. Jalur ini…
Jadwal Lengkap Safari Dakwah Ustaz Abdul Somad (UAS) di Lombok Mei 2025 Baca Ini:Pendaftaran CPNS…
Program Stimulus Ini Bertujuan Meringankan Beban Masyarakat Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan pemberian diskon tarif listrik…
Oknum Dosen UIN Mataram Terancam 12 Tahun Penjara, Terbongkar Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Baca:https://www.lpkpkntb.com/kampus-bisa-jadi-sarang-predator-akademisi-ntb-bongkar-masalah-psikologis-dosen/…
Jumlah Jembatan di NTB dan Biaya Pembangunannya: Fakta Terbaru 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)…
Pendaftaran CPNS 2025 Resmi Dibuka Juli: Syarat, Jadwal, Link Resmi, dan Contoh Soal Tes 📝…