Perdebatan, Bergandengan Menuju Solusi, Langkah Gubernur Menjawab Tantangan Ekonomi NTB

Respons Gubernur NTB: Diplomasi, Bukan Polemik

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (LMI), menyadari kompleksitas ini. Tak ikut larut dalam polemik, ia memilih jalur diplomasi dan tindakan strategis. Gubernur Iqbal bergerak cepat bertemu Menteri Investasi/ESDM Bahlil Lahadalia untuk meminta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat bagi PT AMNT. Tujuannya jelas, mendorong kembalinya aktivitas ekspor agar ekonomi NTB tidak terus tersandera kebijakan pusat.

Strategi Jangka Pendek dan Menengah: Arah Baru Ekonomi NTB

Di saat yang sama, Gubernur juga mengambil langkah-langkah jangka pendek untuk menstabilkan ekonomi, termasuk memperkuat sektor-sektor produktif lain dan menjaga daya beli masyarakat. Inilah yang dibutuhkan masyarakat, langkah berupa pendekatan kepemimpinan yang adaptif, kontekstual, dan fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan.

Upaya jangka pendek ini oleh Gubernur Iqbal juga akan dilengkapi dengan strategi-strategi struktural dan jangka menengah agar ketergantungan terhadap tambang tidak terus menjadi kelemahan struktural. Beberapa langkah strategis yang dapat dan perlu dilakukan adalah:

1. Diversifikasi Ekonomi Daerah

Menguatkan sektor non-tambang seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan manufaktur berbasis lokal agar pertumbuhan ekonomi NTB tidak bergantung pada sektor yang volatil.

2. Local Content Tambang

Meningkatkan keterlibatan pelaku lokal dalam rantai pasok industri pertambangan guna menutup “kebocoran ekonomi regional”.

3. Optimalisasi DBH dan Tata Kelola Fiskal

Memperjuangkan pembagian pajak dan DBH yang lebih adil dari pusat sebagai bentuk reformasi fiskal daerah.

4. Kolaborasi Pemerintah-Dunia Usaha-Akademisi

Membangun ruang dialog antara pemangku kepentingan untuk menciptakan riset dan inovasi ekonomi unggulan.

5. Pemberdayaan UMKM

Memberi akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.

6. Reformasi Sistem Data Ekonomi

Membangun sistem informasi ekonomi partisipatif dan transparan, termasuk metode eksklusi dalam penghitungan PDRB.