Artikel

Perdebatan, Bergandengan Menuju Solusi, Langkah Gubernur Menjawab Tantangan Ekonomi NTB

Oleh : Dr. H. Ahsanul Khalik / Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan

Tantangan Awal: Angka Pertumbuhan Ekonomi NTB yang Mengejutkan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Triwulan I 2025 mencatat angka mengejutkan: minus 1,47 persen. Data ini memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk perhatian khusus dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun, di balik angka merah tersebut tersembunyi dinamika struktural ekonomi NTB yang tak sederhana.

Baca Juga:Ekonomi NTB Minus 1,47 Persen, Mendagri Tito Minta Evaluasi Total

Perdebatan Ekonomi: Tambang Kontraksi, Sektor Lain Bersinar

Perdebatan muncul ketika sebagian kalangan menyimpulkan bahwa ekonomi NTB mengalami kemunduran, dengan tidak melihat konteks penyebabnya secara utuh. Sektor pertambangan yang selama ini menjadi kontributor utama PDRB NTB justru mengalami kontraksi lebih dari 30 persen, disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan ekspor konsentrat tambang karena smelter belum dianggap beroperasi penuh.

Sementara itu di satu sisi, ada fakta menarik yang juga penting untuk dicermati, di mana dalam data BPS, jika sektor tambang dikeluarkan dari hitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 5,57 persen. Artinya, sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan lainnya di luar tambang tetap menunjukkan performa impresif. Sektor pertanian bahkan tumbuh dua digit, lebih dari 10 persen. Ini adalah gambaran resilience ekonomi lokal yang patut diapresiasi.

Baca:Jumlah Jembatan di NTB dan Biaya Pembangunannya: Fakta Terbaru 2025

Jangan Terjebak Narasi Tunggal: Tambang Tetap Krusial

Namun, menjadikan pertumbuhan “tanpa tambang” sebagai narasi tunggal juga bukan solusi. PDRB adalah gambaran kapasitas produksi ekonomi secara utuh, dan sektor tambang tidak bisa sekadar diabaikan. Menghilangkannya dari struktur resmi perhitungan ekonomi justru berisiko menyesatkan perencanaan pembangunan dan distribusi fiskal nasional. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah perdebatan statistik, melainkan respon kebijakan yang solutif dan berorientasi jangka pendek serta menengah.

Page: 1 2 3

liputanntb.com

Recent Posts

Prestasi Beruntun, Dosen UNU NTB Raih Hibah Kompetitif Nasional 2025

Liputantb.com - Mataram – Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) kembali mencatatkan prestasi…

1 hari ago

Elvadwi: Memimpin Kombel Meroket, Menggerakkan Guru Menembus Batas

Liputanntb.com - Mataram. Sebuah komunitas belajar sejatinya menjadi ruang bagi guru untuk saling mendukung, bekerja…

2 hari ago

Mahasiswa B3KL IAIQH Bagu Gelar Penghijauan di Desa Aik Berik, Wujud Nyata Peduli Alam

Liputanntb.com - Lombok Tengah Mahasiswa Belajar Berkarya Berbasis Kerja Lapangan (B3KL) Institut Agama Islam Qomarul…

4 hari ago

Ketua KI NTB Ucapkan Selamat kepada Ketua PWI NTB Terpilih, Dorong Sinergi untuk Keterbukaan Informasi dan Literasi Publik

Liputanntb. com - Mataram . Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Suaib Qury…

5 hari ago

253 Ribu Guru PAUD Non-Formal Cair BSU Rp600 Ribu, Cek Nama Anda Sekarang!

Jakarta – Sebanyak 253.407 pendidik PAUD Non-Formal yang mengajar di Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan…

6 hari ago

Alwan ,Tong, Harumkan Lombok Barat, Raih Perak di Kejuaraan Nasional Malang Roller Mbois 2025

Liputanntb.com - Malang. Sorak sorai penonton mengiringi langkah kaki Alwan Watoni, atlet muda berbakat asal Lombok…

6 hari ago