Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) melaksanakan PLP Tersebar di 40 Sekolah di Nusa Tenggara Barat

Menurutnya, secara garis besar, berikut adalah poin-poin terkait regulasi yang mendasari PLP:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

• Pasal 35: Mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi, termasuk standar kompetensi lulusan, yang mencakup keahlian di bidang pendidikan.
• Pasal 44: Mengatur tentang kewajiban perguruan tinggi untuk memfasilitasi pendidikan profesi, termasuk profesi guru, yang melibatkan kegiatan praktik lapangan.

2. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG)

• Pada peraturan ini, pendidikan profesi guru diwajibkan untuk melewati tahapan pembelajaran, salah satunya adalah pengalaman lapangan (PLP), di mana calon guru harus menjalani praktik mengajar di sekolah-sekolah untuk mempraktikkan teori dan keterampilan yang telah dipelajari selama di perkuliahan.
• Dalam aturan ini, PLP menjadi bagian integral dari pendidikan profesi untuk menghasilkan lulusan yang siap mengajar.

3. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

• Pada peraturan ini, perguruan tinggi diwajibkan untuk menerapkan standar pendidikan yang mencakup kegiatan akademik dan non-akademik, termasuk pengalaman lapangan bagi mahasiswa calon guru.
• PLP merupakan bagian dari kegiatan akademik yang berbasis praktik dan keterampilan.

” PLP diatur untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa calon guru agar dapat memperoleh pengalaman langsung di sekolah, menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas, dan meningkatkan kompetensi mengajar serta pedagogi mereka sebelum menjadi guru profesional, ” ujarnya.